Mamuju, 21 Mei 2025 — Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju menggelar Forum Group Discussion (FGD) Reviu Pelayanan Publik di Aula BPS, Rabu (21/5), sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan statistik yang inklusif dan partisipatif. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pihak mulai dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, media massa, hingga organisasi masyarakat sipil, termasuk lembaga Ombudsman dan komunitas difabel.
FGD dibuka oleh Kepala BPS Kabupaten Mamuju, Sarifuddin, yang menegaskan pentingnya pelayanan publik sebagai wajah negara di mata masyarakat. “BPS tidak hanya memproduksi data, tetapi juga menyediakan layanan statistik yang mudah diakses, berkualitas, dan responsif,” ujarnya dalam sambutan. Diskusi yang berlangsung interaktif ini membahas berbagai aspek standar pelayanan, termasuk kesetaraan akses, pengaduan, dan sarana bagi kelompok rentan.
Hirlan Khaeri, Statistisi Ahli Muda, memaparkan materi utama mengenai reviu Standar Pelayanan Statistik Terpadu, serta menanggapi berbagai masukan peserta terkait maklumat pelayanan, inovasi layanan online, hingga keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas. "Kami akui belum semua kebutuhan terpenuhi, namun BPS terus berbenah, termasuk dalam penguatan infrastruktur dan inovasi digital seperti Rasadata dan Transaksi," kata Hirlan. Dalam sesi QNA, sejumlah peserta menyampaikan kritik sekaligus tawaran kolaborasi untuk memperluas jangkauan layanan.
Kegiatan ini ditutup dengan komitmen BPS Mamuju untuk menindaklanjuti masukan dalam evaluasi layanan secara berkelanjutan. Rencana tindak lanjut, berita acara, dan laporan FGD disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kepala BPS berharap sinergi dengan para pemangku kepentingan terus terjalin guna mewujudkan layanan statistik yang terbuka, adaptif, dan berdaya guna bagi pembangunan daerah.
